Balikpapan, 17 Maret 2025 – Seluruh perwakilan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kembali menggelar rapat koordinasi gabungan dalam kegiatan Rapat Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kalimantan Timur dan Utara tingkat Pimpinan yang digelar secara daring.
Agenda rapat kali ini adalah untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara pada bulan Februari 2025. Pemaparan perkembangan APBN disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan Warid Sudarwanto.
Hadir secara virtual mengikuti paparan progres kinerja dari tiap unit kerja, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara Sakop, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Utara, Heru Narwanta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur Kusuma Santi Wahyuningsih.
Capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara ditopang dari beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya.
Hingga 28 Februari 2025, realisasi kinerja penerimaan pajak bruto di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai Rp4,3 triliun. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,66% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.
Dari capaian tersebut, penerimaan bruto PPh Non Migas memberikan kontribusi yang dominan dengan nilai Rp1,8 triliun atau mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,19% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Sedangkan penerimaan bruto dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp0,85 triliun atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar 74,91 % dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.
Dari penerimaan bruto PPN dan PPnBM, tercatat capaian sebesar Rp2,2 triliun dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,25%. Sedangkan Pajak Lainnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 795,88% dibandingkan dengan tahun 2024. Sedangkan untuk capaian penerimaannya sendiri tercatat pada angka Rp183 miliar.
Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan bergerak bersama dalam satu koordinasi “Kemenkeu Satu” untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga perekonomian Indonesia. Pertemuan bersama ini menjadi salah satu upaya tiap unit vertikal untuk saling memberikan dukungan bagi hasil kerja masing-masing.
No responses yet